FPP: Rekonsiliasi Timbulkan Masalah Baru

Ketua Forum Pengprov PSSI (FPP), Dwi Irianto, menilai rekonsoliasi yang dilakukan PSSI saat ini justru akan menimbulkan masalah baru. Ia menilai, upaya ini seharusnya dilakukan PSSI sejak jauh-jauh hari. Seperti diketahui, PSSI mulai bergerak untuk merangkul klub-klub Indonesia Super League untuk kembali ke kompetisi resmi. Tindakan ini sesuai dengan anjuran FIFA melalui surat tertanggal 21 Desember kemarin. Jika tidak, dalam surat tersebut, PSSI bisa dikenai sanksi oleh badan sepak bola tertinggi dunia tersebut.

"Persoalan lain yang harus dipikirkan PSSI, setelah merangkul 18 klub itu lalu mau diapakan. Saat ini ada dua kompetisi yang sedang berjalan. Jika klub-klub ISL dirangkul, nantinya mereka ditempatkan seperti apa di kompetisi (lain). Saya kira PSSI sudah terlambat jika berbicara rekonsiliasi," ujar Dwi di Jakarta, Senin (26/12/2011).

Dwi mengungkapkan, sudah banyak keputusan PSSI yang telah merugikan klub-klub ISL. Jadi, kata Dwi, langkah rekonsiliasi akan menjadi langkah sia-sia karena klub sudah merasa kecewa. Belum lagi keinginan bulat dari para klub yang sepakat untuk melakukan Kongres Luar Biasa.

"Saya mendengar banyak keluhan dari teman-teman klub. Mereka kemudian menunjuk kami sebagai forum untuk menyuarakan keinginan mereka tersebut. Kami sepakat, solusinya bukan rekonsiliasi yang ditawarkan PSSI saat ini," tutur Dwi.

"Kami sudah tidak bicara soal kompetisi lagi, tapi sudah bicara soal KLB. Tuntutan klub-klub tersebut saya kira sudah jelas," tambah Dwi.

Kompas.com

"Tujuan KLB Lengserkan Djohar Arifin"

Sekretaris PSSI Sumsel Augie Bunyamin mengatakan, dalam Rapat Akbar Sepakbola Nasional yang digelar Forum Pengprov PSSI (FPP), 18 Desember 2011, disepakati untuk menggelar KLB PSSI.

"KLB memiliki agenda utama untuk melengserkan kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin yang dianggap telah melakukan sejumlah pelanggaran Statuta PSSI," kata Augie.

Menurut dia, keputusan ini disepakati oleh mayoritas anggota PSSI yang hadir dari 27 pengurus tingkat provinsi, perwakilan pengurus 18 klub Indonesia Super League (ISL), perwakilan 23 klub Divisi Utama serta 360 klub Divisi 1, 2, dan 3.

"Hasil Rapat Akbar disepakati membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Nasional (KPSN) yang diketuai Anggota Exco PSSI, Toni Apriliani. Tugas KPSN untuk mengawal tuntutan KLB yang disuarakan mayoritas anggota PSSI," kata dia.

Sebagian besar anggota PSSI telah menyatakan meminta diselenggarakan KLB PSSI dengan agenda pemilihan Ketum, Waketum dan Exco PSSI paling lambat 30 Maret 2012. Kemudian, meminta PSSI memberikan jawaban terhadap diselenggarakannya KLB PSSI paling lambat pada 23 Desember 2011.

Selanjutnya, membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia yang terdiri dari Toni Apriliani (ketua), La Nyalla Mattalitti, Roberto Rouw, Erwin Dwi Budiawan, Benhur Tommy Mano, M Farhan, Dody Reza Alex, FX Hadi Rudyatmo, Sumaryoto, Hardi, Benny Dolo.

"Apabila PSSI tidak bersedia menggelar KLB, maka Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia akan mengambil alih menyelenggarakan KLB PSSI sesuai Statuta PSSI," kata dia.

Dia melanjutkan, KPSN juga bertugas menjalankan roda organisasi PSSI sesuai hasil Kongres II di Bali termasuk memproteksi kredibilitas dan integritas PSSI dan anggotanya sampai dengan terpilihnya Exco PSSI yang baru.

Bola.net

FPP Beri Batas Waktu PSSI Tanggapi Deklarasi Jakarta

Forum Pengprov PSSI (FPP) memberi batas waktu kepada ketua umum PSSI Djohar Arifin Husein hingga 23 Desember nanti untuk menanggapi Deklarasi Jakarta yang dilahirkan melalui rapat akbar sepakbola nasional (RASN).

Sejumlah perwakilan FPP hari ini mendatangi sekretariat PSSI di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyerahkan deklarasi tersebut. Namun, Djohar dan Sekjen PSSI Tri Goestoro tidak berada di tempat.Selama beberapa hari terakhir, sejak adanya aksi unjuk rasa suporter Persipura Jayapura, petinggi PSSI nyaris tidak memperlihatkan batang hidungnya.

RASN yang berlangsung kemarin dihadiri 453 pemilik suara, serta 27 Pengprov PSSI. Dalam rapat tersebut, ditelurkan sejumlah poin yang ditujukan kepada PSSI, termasuk mosi tidak percaya.

“Kami sebenarnya ingin memberikan langsung amanat pemilik suara ini. Tapi karena ketua umum dan sekjen tidak ada, kami bawa lagi. Kami tidak mau menyerahkannya kepada pengurus lain, harus ketua umum atau sekjen. Ini berkas penting,” ujar sekretaris FPP Johar Ling Eng.

“Sesuai hasil rapat akbar, PSSI harus secepatnya menanggapi Deklarasi Jakarta. Kami memberi batas waktu maksimal 23 Desember. Kami akan terus memantau dan mengawal Deklarasi Jakarta ini. Ini merupakan keputusan 2/3 anggota PSSI.”

Goal.com

Pengprov PSSI Mau Gelar Rapat Akbar

Puluhan pengurus provinsi (Pengprov) yang tergabung dalam Forun Pengprov PSSI (FPP) akan menggelar rapat akbar sepakbola nasional di Jakarta pada 18 Desember nanti untuk menyelamatkan induk organisasi sepakbola nasional tersebut.

Ketua FPP yang juga menjadi ketua Pengprov PSSI DI Yogyakarta Dwi Irianto mengatakan, rapat akbar itu disiapkan oleh sebuah tim kecil beranggotakan sembilan Pengprov PSSI.FPP dibentuk dari hasil pertemuan di Surabaya beberapa waktu lalu. FPP pernah mencoba menemui ketua umum PSSI Djohar Arifin Husein selama dua hari, namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Forum ini dibentuk atas dasar keprihatinan bersama dengan kondisi sepakbola di tanah air. Sejak dua minggu lalu kami berupaya menemui ketua umum PSSI untuk mengingatkan agar kembali ke jalan yang benar, setelah PSSI banyak mengeluarkan kebijakan yang melanggar statuta,” ujar Dwi.

“Tapi tampaknya ketua umum PSSI tidak mau menerima kami seperti yang terjadi pada Senin dan Selasa lalu. Karena itu, kami dari FPP siap menggelar rapat akbar sepakbola nasional.”

“Sebanyak 29 Pengprov dari seluruh Indonesia akan hadir. Insya Allah, dalam rapat akbar nanti setidaknya 496 anggota PSSI juga akan hadir.”

Goal.com